Pada Hari ini Jumat Tanggal 18 September 2026,Pemerintah Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dalam rangka membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 serta Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2028.
Kegiatan yang di laksanakan di ruang rapat kantor Desa Belalang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan desa karena melalui Musrenbang Desa, berbagai kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi masyarakat dibahas secara bersama untuk menentukan arah pembangunan Desa Belalang pada tahun yang akan datang.
Musrenbang Desa tidak semata-mata dimaknai sebagai kegiatan untuk memenuhi tahapan administrasi perencanaan, tetapi menjadi ruang bersama bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, serta unsur masyarakat lainnya untuk menyampaikan pandangan dan menyepakati prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
Membangun Perencanaan dari Kebutuhan Masyarakat
Dalam proses pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2027, peserta musyawarah didorong untuk melihat kembali berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat Desa Belalang. Perencanaan pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa.
Prinsip tersebut sejalan dengan hakikat pembangunan desa sebagaimana amanat regulasi desa, yaitu upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa juga mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
Karena itu, setiap usulan pembangunan perlu dilihat bukan hanya dari sisi kebutuhan saat ini, tetapi juga dari manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Pertanyaan penting yang perlu dikedepankan dalam perencanaan adalah: apakah kegiatan tersebut benar-benar menjawab persoalan masyarakat, siapa yang akan menerima manfaat, bagaimana masyarakat dapat terlibat, dan apakah kegiatan tersebut dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi desa
Menempatkan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bagian Penting Pembangunan
Salah satu hal penting dalam arah pembangunan desa adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat. Pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan sarana dan prasarana, tetapi perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu memanfaatkan, mengelola, dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa.
Dalam bahan kebijakan penggunaan Dana Desa, pemberdayaan masyarakat antara lain diarahkan melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.
Dengan pendekatan tersebut, RKP Desa diharapkan tidak hanya menjadi daftar kegiatan dan besaran anggaran, tetapi menjadi instrumen untuk menjawab persoalan dan mengembangkan potensi masyarakat Desa Belalang.
Program pemberdayaan perlu dirancang berdasarkan kondisi nyata masyarakat. Pelatihan, misalnya, tidak cukup hanya dilaksanakan dan menghasilkan sertifikat, tetapi harus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan, potensi usaha, akses pasar, serta peluang peningkatan pendapatan masyarakat.
Membahas Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2028
Selain membahas Rancangan RKP Desa Tahun 2027, Musrenbang Desa juga menjadi forum untuk menyusun dan menyepakati Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2028.
Daftar usulan ini penting karena tidak seluruh kebutuhan pembangunan desa dapat diselesaikan melalui kewenangan dan kemampuan pendanaan desa. Beberapa kebutuhan dapat memerlukan dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Oleh karena itu, penyusunan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2028 perlu dilakukan secara selektif dengan memperhatikan urgensi, manfaat, sasaran penerima manfaat, kewenangan, serta kesiapan desa dalam mengusulkan kegiatan tersebut.
Usulan yang disampaikan diharapkan bukan sekadar daftar keinginan, tetapi merupakan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang telah dibahas secara partisipatif di tingkat desa.
Musrenbang sebagai Ruang Belajar Bersama
Musrenbang Desa juga menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat dalam memahami bagaimana proses pembangunan desa direncanakan dan diputuskan.
Masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat diperlukan mulai dari mengidentifikasi persoalan, merumuskan kebutuhan, menentukan prioritas, melaksanakan kegiatan, hingga melakukan pengawasan.
Dalam konteks tersebut, peran pendamping desa adalah memfasilitasi proses agar berjalan partisipatif, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah desa ataupun menentukan kegiatan yang harus dipilih.
Bahan yang digunakan dalam pendampingan juga menegaskan bahwa TPP memiliki peran dalam memfasilitasi musyawarah desa, membantu mengintegrasikan prioritas/fokus penggunaan Dana Desa dalam penyusunan RKP Desa dan APB Desa, serta mendukung pengendalian dan pengawasan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, pendampingan diarahkan agar desa mampu mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan dan kewenangannya sendiri.
Menuju RKP Desa Belalang yang Lebih Responsif
Melalui Musrenbang Desa ini, proses penyusunan RKP Desa Tahun 2027 diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi Desa Belalang.
Perencanaan pembangunan desa perlu terus bergerak dari pendekatan “apa yang akan dibangun” menuju pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu “perubahan apa yang ingin dicapai melalui pembangunan tersebut
Sebuah kegiatan pembangunan akan memiliki makna lebih besar apabila mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat kapasitas warga, membuka peluang ekonomi, memperkuat kelembagaan desa, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Musrenbang Desa Belalang pada akhirnya bukan sekadar forum untuk menyusun dokumen RKP Desa. Lebih dari itu, Musrenbang merupakan bagian dari proses membangun kesepahaman bersama mengenai arah masa depan desa dan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Dengan perencanaan yang partisipatif, transparan, berbasis kebutuhan dan kewenangan desa, serta didukung oleh keterlibatan masyarakat, diharapkan pelaksanaan pembangunan Desa Belalang dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari Musyawarah, lahir kesepakatan. Dari kesepakatan, disusun perencanaan. Dan dari perencanaan yang baik, diharapkan lahir pembangunan desa yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Penulis
I Wayan Sunarba
